Fenomena buzzer di Indonesia saat ini cukup tinggi. Kondisi tersebut akan mengalami peningkatan setiap kali memasuki tahun politik, seperti sekarang ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, buzzer, biasanya kerap dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah. Bahkan, mereka kerap mendapat keuntungan dari aktivitasnya tersebut.
“Buzzer itu biasanya ditunjukkan yang mendukung pemerintah. Siapa yang dukung pemerintah, lalu bilang ini buzzer bayaran,” ujar Mahfud saat menghadiri Seminar Nasional ‘Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024’ yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Mahfud menilai, dalam perjalanannya, buzzer sejatinya tidak hanya yang pro pemerintah saja. Aktivitas itu juga ada pada kelompok oposisi.
“Tapi sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang anti pemerintah. Dan itu liar juga, bicara tanpa fakta juga.
Dikatakan dia, banyak juga buzzer yang membuat berita-berita yang tidak benar, sengaja membelokkan. Seperti kelompok MCA (Muslim Ciber Army). “Itu sudah jelas. Orangnya ditangkap, dihukum, kelompoknya ini, yang membiayai ini,” kata dia.
“Jadi buzzer itu ada di semua lapangan. Sekarang urusannya duit. Sehingga tidak bisa kalau saudara mengatakan buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah. Mungkin saja, saya tidak tahu. Dan saya sungguh tidak tahu apa ada buzzer yang dibayar pemerintah. Mungkin saja ada, tapi bukan saya yang bayar, mungkin ada. Tetapi yang Saya tahu, dua-duanya itu ada. Yang oposisi, maupun yang pro pemerintah,” lanjut Mahfud.
Jika membutuhkan jasa buzzer atau layanan seputar sosmed bisa kunjungi :
