Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung soal maraknya kemunculan buzzer di media sosial. Mahfud pun menyebut bahwa buzzer juga ada yang anti pemerintah.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam seminar nasional bertajuk ‘Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024’ di UIN Jakarta, Selasa (23/5/2023). Awalnya, Mahfud menyinggung soal kemunculan buzzer di era media sosial.
“Kita kenal ada, medsos itu kita kenal kelompok buzzer. Buzzer Rp, buzzer Rp itu buzzer rupiah. Orang yang dihimpun, lalu dibayar. Biasanya itu ditujukan, yang punya buzzer itu, yang mendukung pemerintah,” kata Mahfud dalam pidatonya.
Mahfud mengatakan siapa saja yang membela pemerintah akan disebut sebagai buzzer bayaran. Padahal banyak juga buzzer yang antipemerintah, dan bicara tanpa fakta.
“Siapa yang bela pemerintah lalu ini dibilang buzzer bayaran. Tapi sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang antipemerintah, yang diorganisasikan. Dan itu liar juga,” kata dia.
“Bicara tanpa fakta juga. Kadang kala bikin berita-berita yang tidak benar. Sengaja membelokkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan keberpihakan buzzer tergantung siapa yang membayar. Sehingga, tidak bisa dikaitkan bahwa pihak yang mendukung pemerintah sebagai buzzer bayaran.
“Sekarang urusannya duit, siapa yang bayar. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Saudara mengatakan buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah, mungkin saja, saya tidak tahu. Dan saya sungguh tidak tahu apa ada itu buzzer yang dibayar oleh pemerintah, mungkin saja ada,” ungkapnya.
Bisa diambil kesimpulannya bahwa buzzer tidak hanya bisa mendukung pemerintah tapi tidak menutup kemungkinan untuk para buzzer yang anti pemerintah beraksi di media sosial.
Jika membutuhkan jasa buzzer atau layanan seputar sosmed bisa kunjungi :
